Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Pendampingan Pengolahan Data Kinerja Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu
Abstract
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam pengolahan data kinerja pembangunan bidang tata kelola pemerintahan sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21–23 April 2026 di Hotel Puri Senyiur Samarinda dengan melibatkan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Metode pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, konsultasi, praktik penginputan data, serta verifikasi dan sinkronisasi data kinerja pembangunan. Teknik evaluasi dilakukan secara deskriptif berdasarkan partisipasi peserta, kelengkapan data, kemampuan penginputan data, serta hasil penilaian terhadap pemahaman regulasi, penyusunan indikator kinerja, keterampilan penggunaan aplikasi, kualitas pendampingan, dan relevansi materi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur terhadap penyusunan Renstra berbasis kinerja, penyusunan indikator kinerja SMART, serta pengolahan data pembangunan yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Kegiatan ini juga menghasilkan data kinerja pembangunan yang lebih sistematis, terverifikasi, dan relevan dengan kebutuhan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kualitas pendampingan teknis memperoleh skor tertinggi sebesar 4,65, sedangkan kemampuan menyusun indikator kinerja SMART memperoleh skor 4,15 dan masih memerlukan penguatan lanjutan. Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan ini berkontribusi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang lebih akuntabel, transparan, efektif, dan berbasis kinerja.
Downloads
References
Bastian, I. (2010). Akuntansi sektor publik. Erlangga.
Bryson, J. M. (2018). Strategic planning for public and nonprofit organizations. Wiley.
Indrajit, R. E. (2016). Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital. Andi.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2022). Modul sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. LAN RI.
Mahmudi. (2015). Manajemen kinerja sektor publik. UPP STIM YKPN.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Andi.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Sedarmayanti. (2017). Reformasi administrasi publik, reformasi birokrasi, dan kepemimpinan masa depan. Refika Aditama.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
United Nations Development Programme. (1997). Governance for sustainable human development. UNDP.
Copyright (c) 2026 Yessy Artanti Artanti, Muhammad Husain, Farij Ibadil Maula, Khoirur Rozaq, Franciskus Hului

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.




