PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DARI DAN LUAR INDONESIA

Abstract

Keimigrasian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengganti undang-undang keimigrasian sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang keluar masuk wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan imigrasi, atau tanpa memiliki dokumen perjalanan atau visa yang sah akan dikenakan sanksi pidana. Landasan hukum tindak pidana penyeludupan manusia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Perihal keimigrasian ini berkaitan erat dengan lalu lintas orang melintasi batas-batas negara lain yang semakin meningkat di era globalisasi dan perdagangan bebas dan sekarang ini telah menjadi perhatian negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Tindakan smuggling diperuntukan untuk diperdagangkan atau disiksa secara fisik maupun psikis merupakan tindakan yang melanggar kodrati manusia.  Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penegakan hukum di Kantor Imigrasi TPI Bengkalis telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian, namun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang terbatas, dan koordinasi antar instansi yang belum optimal. Penanganan penyelundupan manusia membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk kepolisian, bea cukai, serta lembaga terkait lainnya, untuk memperkuat pengawasan dan mencegah kejahatan transnasional ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan peningkatan pelatihan bagi petugas, perbaikan sarana dan prasarana pemeriksaan, serta penguatan kerja sama antar lembaga yang memiliki peran dalam pencegahan dan penindakan penyelundupan manusia. Selain itu, sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat terkait bahaya dan dampak dari penyelundupan manusia juga perlu dilakukan untuk memperkuat upaya pencegahan.