TINJAUAN YURIDIS PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN TERHADAP OKNUM TNI YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum terhadap anggota TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dampak penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat menurunkan tingkat penyalahgunaan Narkotika di lingkungan TNI. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dijatuhi pidana tambahan pemecatan berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 26 KUHPM Juncto Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka terdakwa Peltu Mulyawan sepantasnya dipidana dan tambahan pemecatan dari dinas militer. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat menurunkan jumlah penyalahgunaan Narkotika di lingkungan TNI dengan penjatuhan putusan pidana pokok penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa Peltu Mulyawan. Apabila dalam suatu penyelesaian perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh prajurit TNI, hakim tidak menjatuhkan putusan pidana tambahan pemecatan, maka justru hal ini akan menimbulkan efek terganggunya kedisiplinan dan kepentingan militer yang lebih besar dengan adanya prajurit pelaku tindak pidana narkotika yang berdinas, karena dampak buruk yang ditimbulkan oleh narkotika berupa kerusakan syaraf dan kesehatan jiwa serta penurunan fisik akibat narkotika, akan membuat tidak maksimalnya pengabdian.