PRINSIP KEPASTIAN HUKUM YANG BERKEMANFAATAN TERHADAP PENGGUNAAN METERAI ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI DIGITAL DI INDONESIA

Ratnaningsih; Siti Umiyatun Azizah; Bangkit Luhur Prio Wicaksono

doi:10.56301/csj.v9i1.2282

Ratnaningsih Universitas Lumajang, Lumajang, Indonesia
Siti Umiyatun Azizah Universitas Lumajang, Lumajang, Indonesia
Bangkit Luhur Prio Wicaksono Universitas Lumajang, Lumajang, Indonesia

DOI: https://doi.org/10.56301/csj.v9i1.2282

Keywords: E-Stamp, Legal Certainty, Transaction, Equity

Abstract

Digital transformation has led to the implementation of innovations in stamp duty affixation systems, one of which is the application of barcode-based electronic stamps (e-stamps). This research aims to examine the legal certainty regarding the validity of agreements affixed with e-stamps by referring to the Civil Code (KUH Perdata) and the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE). Using a normative juridical research method, it was found that the use of e-stamps is legally valid as proof of duty payment on documents, even though it's not a condition for the validity of an agreement according to Article 1320 of the Civil Code. E-stamps positively contribute to strengthening the proof of digital agreements, including electronic transactions, accelerating administrative processes, and maintaining document integrity and authentication. However, their implementation still faces obstacles such as a lack of public literacy, limited access to technology, and inconsistent acceptance by several institutions. Therefore, clearer technical regulatory support, increased public understanding, and legal reforms are needed so that e-stamps can fully provide legal certainty in the practice of electronic transactions in Indonesia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abbas, I., & P. A. H. P. (2024). Perspektif utilitarianisme tentang penggunaan e-stamp dalam praktik bisnis di Indonesia. Hukum dan Keadilan (IUS), 12(1), 224–236.

Ahmad, A. (1996). Menguak tabir hukum: Suatu kajian filosofis dan sosiologis. Candra Pratama.

Friedman, L. M. (2009). Sistem hukum: Perspektif ilmu sosial. Nusa Media.

Isnaeni, M. (1996). Hak tanggungan sebagai lembaga jaminan dalam kerangka tata hukum di Indonesia. Jurnal Ekonomi, V.

Kalesaran, F. (2022). Analisis yuridis terhadap meterai elektronik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Hukum Privasi, 10(4).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Laporan implementasi bea meterai elektronik. Kementerian Keuangan RI.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana.

Pandora, & Widyasari. (2023). Evaluasi implementasi e-meterai sebagai instrumen pembuktian digital di Indonesia. Jurnal Hukum Aktual, 12(1).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.010/2021 tentang Pelaksanaan Bea Meterai.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165.

Perum Peruri. (2021). Peluncuran resmi e-meterai.

Putri, S. (2022). Analisis normatif penggunaan e-meterai sebagai instrumen pembuktian digital di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 53(3).

Putri Jesika, Farina Thea, W. A. (2025). Legal analysis of the validity of e-stamp in the creation of notarial deeds and PPAT deeds based on the Stamp Duty Law and the Notary Position Law. Journal of Law, Politic and Humanities, 5(5), 3638.

Rahardjo, S. (2012). Ilmu hukum: Suatu pengantar. Citra Aditya Bakti.

Rosya, M., & Kartika. (2022). Tantangan pembuktian e-meterai dalam sengketa perdata digital. Jurnal Keuangan Publik dan Hukum, 7(2).

Sari, D., & Pratama, R. (2022). E-meterai sebagai inovasi digital dalam pembayaran bea meterai. Jurnal Hukum dan Teknologi, 5(2), 112–126.

Sidharta. (2018). Refleksi tentang struktur ilmu hukum. Mandar Maju.

Soekanto, S. (2014a). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S. (2014b). Pengantar penelitian hukum. UI Press.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246.