PRADUGA TAK BERSALAH DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS TUNA GRAHITA

Titik Sri Astutik; Ratnaningsih

doi:10.56301/csj.v9i1.2370

Titik Sri Astutik Universitas Lumajang, Lumajang, Indonesia
Ratnaningsih Universitas Lumajang, Lumajang, Indonesia

DOI: https://doi.org/10.56301/csj.v9i1.2370

Keywords: Presumption, Violence, Sexual, Disability, Intellectually-disabled

Abstract

The presumption of innocence is a fundamental principle in the criminal justice system, ensuring that every individual is considered innocent until proven guilty by a legally binding court decision. However, the application of this principle faces serious challenges in cases of sexual violence, particularly when the victims are individuals with intellectual disabilities (tuna grahita) who experience double vulnerability, both physically, psychologically, and socially. This article aims to analyze how the presumption of innocence is implemented in law enforcement processes and the obstacles encountered when dealing with victims with intellectual disabilities. The research method used is normative juridical with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate a tension between safeguarding the rights of suspects/defendants and the urgent need for maximum protection of vulnerable victims. The main challenges include limited legal accessibility, insufficient understanding of law enforcement officers regarding disability conditions, and the lack of evidence mechanisms sensitive to persons with intellectual disabilities. Therefore, more comprehensive legal policies are required to balance the presumption of innocence and victim protection principles, through regulatory strengthening, capacity building for law enforcement, and the provision of special assistance for victims with disabilities.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 30 Maret 2007, 2515 U.N.T.S. 3. Diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

Eddyono, S. W. (2016). Perlindungan hak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana. Jurnal Perempuan, 21(2), 155–165.

Harahap, M. Y. (2012). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP. Sinar Grafika.

Huda, N. (2020). Disabilitas intelektual dalam sistem peradilan pidana. Kencana.

Ibrahim, J. (2012). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing.

Irianto, S. (2008). Perempuan dan hukum. Yayasan Obor Indonesia.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2012). Pemetaan kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas. Komnas Perempuan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2022). Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, S. (2019). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Cahaya Atma Pustaka.

Rahardjo, S. (2009). Hukum progresif: Hukum yang membebaskan. Kompas.

Rahardjo, S. (2010). Hukum dan keadilan sosial. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S. (2014). Pengantar penelitian hukum. UI Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.

Sudini, L. P. (2022). Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual penyandang disabilitas. Jurnal Hukum IUS, 10(2), 245–258.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Yuliawati. (2019). Hambatan penegakan hukum terhadap korban kekerasan seksual penyandang disabilitas. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(3), 612–625.