LEGAL IMPLICATIONS OF THE ANNULMENT OF LAND GRANTS DEEDS AND THE LIABILITY OF THE LAND DEED OFFICIAL IN DEED EXECUTION
Abstract
The Deed of the Land Deed Official plays an essential role in guaranteeing legal certainty over the transfer of land rights. However, in practice, violations of formal requirements often occur, such as the failure to read the deed before the parties. This study aims to analyze the validity of a deed of grant that was not read in the presence of the parties, as well as the legal liability of the Land Deed Official for executing a deed that does not comply with the prescribed procedures. This research employs a normative juridical method with a statutory approach and a case study analysis of Decision Number 298/Pdt.G/2021/PN Kpg. The results of the study indicate that a Land Deed Official’s deed that is not read before the parties constitutes a deed with a formal defect, causing it to lose its status as an authentic deed and, consequently, depriving it of full legal evidentiary strength. In addition, a Land Deed Official who neglects the obligation to read the deed may be held legally liable administratively, civilly, as well as ethically under professional conduct standards. In conclusion, the reading of the deed before the parties is not merely a procedural formality, but rather constitutes a form of legal protection and a moral responsibility of the Land Deed Official to ensure validity and fairness in every legal act concerning land affairs.
Downloads
References
Adistia, M. (2024). Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Keabsahan Akta Jual Beli. UNES Law Review, 6(3), 8016–8026.
Alia, A., & Musyafah, A. A. (2023). Akibat Hukum Atas Pembuatan Akta Jual Beli Yang Tidak Dibacakan oleh Notaris/PPAT Dihadapan Para Pihak. JURNAL USM LAW REVIEW, 6(2), 689–698. https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6850
Azwardi, & Arum, M. (2022). Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembuatan Akta Otentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jurnal Kewarganegaraan, 6(3), 6430–6440.
Hardian, M. E. (2021). PELAKSANAAN PASAL 22 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 PADA PEMBUATAN AKTA TANAH DI KANTOR PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT). PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM, 8(1). https://doi.org/10.51826/perahu.v8i1.466
Hidayanti, N. A. (2021). Pelanggaran Terhadap Kewajiban Dan Larangan Jabatan Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 261/PDT.G/2016/PN DPS). Indonesian Notary, 3(4).
Krismiatri, R. F. (2022). Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yang Membuat Akta Jual Beli Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3537 K/PDT/2018). Indonesian Notary, 4(1).
Moechthar, O. (2024). Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta Notaris Dan PPAT. Prenada Media.
Muhammad, A. P., & Sesung, R. (2024). Menyoal Akibat Hukum Atas Pembuatan Akta Jual Beli Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris/PPAT Di Hadapan Para Pihak. Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora, 1(1), 64–71. https://doi.org/10.62383/progres.v1i1.118
Pomantow, V. (2018). Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdata. Lex Privatum, 6(7).
Pugung, S. (2021). Perihal Tanah dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Yang Mengandung Cacat Perspektif Negara Hukum. Deepublish.
Putri, G., Fionita, J., & Matheus, J. (2024). Lelang Eksekusi Kepailitan atas Tanah dan Bangunan yang Dimiliki Bersama oleh Pihak Ketiga dan Debitur Pailit. Jurnal Supremasi, 14(2), 1–15. https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i2.3810
Putri, K. M., Anwary, I., & Haiti, D. (2022). Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama. Notary Law Journal, 1(2), 157–175. https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.21
Rahadjie, P. I., Hafidz, M., & Buana, A. P. (2022). Efektivitas Hukum Terhadap Tanggung Jawab PPAT dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah di Kabupaten Barru. Journal of Lex Generalis (JLG), 3(10), 1670–1685.
Sihombing, B. F. (2019). Sistem Hukum PPAT dalam Hukum Tanah Indonesia. Kencana, 2019. Kencana.
Srimufi, M., & Mahlill Adriaman. (2025). ANALISIS KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK DI BIDANG PERTANAHAN. IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM, 3(1), 01–06. https://doi.org/10.69916/iuris.v3i1.227
Syipawati, N. (2025). Implikasi Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Secara Bersama-Sama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 3(2), 2109–2122. https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1217
Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8). https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478
Tjipto, V. X. (2020). Keabsahan Akta PPAT Yang Tidak Ditandatangani Para Saksi (Studi Putusan PN. No.16/Pdt.G/2015/Pn.Krg). Recital Review, 2(2), 57–76. https://doi.org/10.22437/rr.v2i2.9589
Utomo, H. I. W. (2020). Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Prenada Media.
Wibawa, K. C. S. (2019). MENAKAR KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PERSPEKTIF BESTUURS BEVOEGDHEID. CREPIDO, 1(1), 40–51. https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.40-51
Wijaya, I. M. D. A. (2024). Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Oleh Klien Secara Bersama-Sama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Lex Privatum, 13(5).
Wira, E. M. (2020). Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah di Kota Payakumbuh. UNES Law Review, 2(3), 247–258.
Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum, 3(3). https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390
Wiryawan, W. F. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Dugaan Pelanggaran Notaris Dalam UU Jabatan Notaris Dan Etika Profesi. Syntax Idea, 7(9), 1184–1196. https://doi.org/10.46799/syntaxidea.v7i9.13554
Wonte, A. (2022). Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Pembuatan Akta Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah." Lex Administra. Lex Administratum, 10(2).
Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum. Smart Law Journal, 2(2).
Copyright (c) 2025 Yenni Kartika, Rasji
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
