TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA LANJUT USIA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Ririn Heryani; Iriansyah; Ardiansyah

doi:10.56301/csj.v6i2.1148

Ririn Heryani Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (S2), Universitas Lancang Kuning, Indonesia
Iriansyah Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (S2), Universitas Lancang Kuning, Indonesia
Ardiansyah Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (S2), Universitas Lancang Kuning, Indonesia

DOI: https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1148

Keywords: Responsibility, Health Services, Elderly

Abstract

During the pandemic and work-from-home policies, it is feared that elderly people live together with all generations in limited space, it is feared that this will increase elderly depression. On the other hand, a number of elderly people are lonely, because their children cannot see or visit their parents regularly due to social restrictions. In fact, when it is normal, the condition of the elderly still requires attention in various ways. The purpose of this research is to analyze the Government's Responsibility for Health Services for the Elderly in Indonesian Positive Law and to analyze the ideal of the Government's Responsibility for Health Services for the Elderly. The method used is normative legal research. Based on the research results, it is known that the Government's Responsibility for Health Services for the Elderly in Indonesian Positive Law is that the Indonesian Government has the responsibility to provide good and fair health services for all its citizens, including the elderly. This responsibility is reflected in several laws and regulations governing health in Indonesia. Health Law This law establishes the basic principles for administering the health system in Indonesia, including health services for elderly citizens.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Badan Pusat Statistik, Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Berdasarkan Hasil Susenas September 2015, (Jakarta: BPS, 2016)

BKKBN, Gerakan Keluarga Berencana Nasional, (Jakarta: BKKBN, 1998)

Bambang Supriyatno, Buku Saku Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Indonesia, (Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia, 2018)

Departemen Kesehatan RI, Saya Bangga Menjadi Kader Posyandu, Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan, (Jakarta, 2006)

Efendi, Manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat, (Jakarta: Salemba Medika, 2009)

Hargianti Dini Iswandari, Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran: Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No. 29/2004 Tentang Praktik Kedokteran, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 9, No. 2, 2006

Henniwati, Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan posyandu lanjut usia di wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Aceh Timur, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.

Kemenkes RI, Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018, (Kemenkes RI: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2019)

Komisi Nasional Lanjut Usia, Pedoman pelaksanaan posyandu lanjut usia, (Jakarta: Komisi Nasional Lanjut Usia, 2010)

Muhammad Akbar, Kajian Terhadap Revisi Undang-Undang No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, Alumni Pascasarjana Spesialis 1 Pekerjaan Sosial STKS Bandung

Potter & Perry, Fundamental Keperawatan, Edisi 7 Buku 1, (Jakart: Salemba Medika, 2009)

R. Maryam, Siti dkk., Mengenal Usia Lanjut dan perawatannya, (Jakarta: Salemba Medika, 2008)

R. Maryam, Siti dkk., Mengenal Usia Lanjut dan perawatannya, (Jakarta: Salemba Medika, 2011)

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian RI tahun 2018.

Tomy Michael, Korelasi Teori Love Thy Neighbour Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2014, Vol. 10, No. 19, 2014

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

VV. Mengko, GD. Kandou & R. Massie, 'Pemanfaatan posyandu lansia di wilayah kerja Puskesmas Teling Atas Kota Manado', JIKMU, Vol 5, No. 2b, 2015