IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PEMELIHARAAN JALAN DI KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN

Abstract

Kewenangan penyelenggara jalan pemerintah kabupaten/kota, pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan juga di jelaskan kewenangan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan, dalam pasal 16 (1) wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan desa, (2) wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota, (3) wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan, di teruskan pada ayat (4) dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi. Jalan strategis kabupaten adalah jalan yang di prioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan kabupaten, sedangkan Jalan kota adalah jalan yang berada di dalam daerah kota yang bersifat otonom sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. lihat penjelasan Pasal 9 (4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Untuk Menemukan Hambatan Dan Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis.  Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan bahwa belum berjalan sebagaimana mestinya, karena di Kabupaten Bengkalis masih terdapat beberapa jalan yang rusak, hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, merupakan aspek krusial dalam memastikan konektivitas dan keamanan transportasi bagi masyarakat. Undang-undang ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan jaringan jalan di seluruh Indonesia, termasuk di Bengkalis. Pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan infrastruktur jalan dalam kondisi baik dan aman, melalui berbagai kegiatan seperti pemeliharaan rutin, perbaikan, dan pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan transportasi dan kondisi geografis setempat. Faktor yang Menghambat Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan adalah keterbatasan anggaran yang mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam melakukan pemeliharaan secara menyeluruh dan berkala, proses birokrasi yang rumit, dan kompleksitas geografis Bengkalis, yang cenderung berawa-rawa, menambah kesulitan dalam menjaga kondisi jalan yang baik. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan adalah perlu dilakukan peningkatan signifikan dalam alokasi anggaran untuk pemeliharaan jalan, baik melalui APBD maupun skema kemitraan publik-privat, perlunya birokrasi yang baik, dan pendekatan teknis yang sesuai dengan kondisi geografis Bengkalis perlu diterapkan dalam pemeliharaan jalan, dengan memperhatikan faktor lingkungan dan cuaca yang berubah-ubah.