Pertanggungjawaban Pidana Dengan Prinsip Miranda Rule Dalam Bidang Kesehatan Dan K3 Rumah Sakit
Abstract
Miranda Rule merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menjamin hak asasi individu yang berhadapan dengan proses hukum. Dalam konteks pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di rumah sakit, penerapan Miranda Rule dapat menjadi tantangan tersendiri, mengingat sifat pelayanan kesehatan yang sering kali bersifat mendesak dan kompleks. Artikel ini mengkaji penerapan prinsip Miranda Rule dalam ranah pidana terkait pelanggaran di bidang kesehatan dan K3 rumah sakit, serta mengupas implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan. Kajian ini bertujuan untuk memberikan perspektif hukum yang komprehensif dengan menyertakan analisis perbandingan dari beberapa yurisprudensi internasional. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tiga pendekatan utama: 1) Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian ini; 2) Pendekatan konseptual (conceptual approach), yang mengidentifikasi konsep-konsep hukum dan nilai-nilai yang melatarbelakanginya, serta yang terkandung dalam penormaan hukum tersebut; dan 3) Pendekatan kasus (case approach), yang bertujuan untuk menganalisis norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan berdasarkan kasus-kasus yang relevan. Penerapan prinsip Miranda Rule sangat penting untuk melindungi hak-hak tenaga kesehatan dalam proses hukum, terutama dalam kasus pelanggaran Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di rumah sakit.
Downloads
References
Harold J. Berman. (1983). Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition. Harvard University Press.
H. M. Kusumaatmadja.(2017). Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Moss, J. 2015. The Law of Healthcare Administration. Health Administration Press.
Robert M. Stentz. (2018). Healthcare Law and Ethics. 4th Edition, Pearson.
Sudikno. (2008) Mertokusumo. Hukum Acara Pidana Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
S. Sudirman. (2011). Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Kasus Malpraktek. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sutton, A. (2017). Corporate Criminal Liability: Emergence, Development, and Expansion. Cambridge University Press.
T., Prahastuti, (2010). Hukum Kesehatan: Aspek Hukum dalam Praktik Kedokteran dan Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika.
William H. Farmer. (2015).Criminal Law and Procedure: An Overview. Thomson Reuters.
World Health Organization. (2021). Patient Safety Incident Report. Geneva: World Health Organization.
.(2020). Health Worker Safety: A Global Perspective. World Health Organization.
Stobbe, M. (2020, January 8). Cancer death rate in U.S. sees largest one-year drop ever. Chicago Tribune. Dickerson v. United States (2000). "The Impact of Miranda Rights on Law Enforcement Practices." Journal of Criminal Law & Criminology, Vol. 90, No. 1, pp. 57-78.
Tekoh v. County of Los Angeles (2022). "Miranda Rights in Medical Settings: A Case Study." Harvard Law Review, Vol. 135, No. 2, pp. 123-145.
H. M. Kusumaatmadja, (2017). Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Miranda Rights: (2023) What Healthcare Workers Need to Know. American Medical Association Journal.
The Role of Corporations in Healthcare Safety and Legal Responsibility. (2022) Journal of Health Law and Policy, https://healthlawjournal.com.
"Legal Framework for Protecting Healthcare Workers’ Rights during Investigations." (2022) American Journal of Legal Medicine, Vol. 48, No. 2, pp. 110-125.
"A Comparative Study of Miranda Rights in Healthcare Settings: US, UK, and Japan."(2022) International Journal of Law and Healthcare.
Miranda and Its Implications on Hospital Safety Regulations. (2021) The Journal of Law and Medicine, Vol. 17.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien Rumah Sakit.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit.
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 432/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manjemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Police and Criminal Evidence Act (PACE) 1984.
Konstitusi Jepang 1947
Copyright (c) 2025 Sunariyo

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.




