PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PEMILIK SERTIPIKAT ASLI ATAS DITERBITKANNYA SERTIPIKAT PENGGANTI SECARA MELAWAN HUKUM

Victoria Suryana; Jur. Udin Silalahi

doi:10.56301/juris.v8i1.1243

Victoria Suryana Magister Kenotariatan, Universitas Pelita Harapan
Jur. Udin Silalahi Magister Kenotariatan, Universitas Pelita Harapan

DOI: https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1243

Keywords: Legal Protection, Replacement Certificate, Against the Law

Abstract

The purpose of issuing a replacement certificate is to replace damaged land title certificates caused by accidental damage due to natural disasters or damage due to aging of the paper or tearing of the certificate due to the carelessness of the holder, which makes the certificate unusable. However, the issuance of a replacement certificate due to unlawful actions by the party claiming to be the land owner, creates a land dispute which results in losses for the original land owner. The problem in this research is how is the legal protection for the owner of the original certificate from the unlawful issuance of a replacement certificate? The results of the research show that the legal protection of the owner of the original certificate for the unlawful issuance of a replacement certificate is divided into 2 (two), namely, first, preventive legal protection through the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases through amicable settlement between land rights holders and the local Land Office, so that when administrative defects are discovered, the issuance of a replacement certificate can be cancelled. The second legal protection is carried out repressively through a lawsuit to annul the decision of the Head of the Land Office to the State Administrative Court and a lawsuit for an unlawful act to the District Court.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Antasena, Nur Triaji, “Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Pengganti Yang Hilang Oleh Badan Pertanahan Nasional,” Jurnal Hukum dan Kenotariatan Volume 3 Nomor 2 Agustus 2019.

Candrawati, Vivi Ika, Azis Setyagama, “Prosedur Pelaksanaan Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo,” Jurnal IUS Vol. VIII No.01 Maret 2020.

Fuady, Munir, Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Murad, Rusmadi, Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Ningtyas, Dina Catur Ayu, “Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya Dalam Hukum Agraria Yang Di Dasari UUPA,” Court Review: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 3, No. 1, Januari 2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369).

Prodjodikoro, Wirjono, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, Bandung: Mandar Madju, 2000.

Santoso, Urip, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Setiawan, Yudhi, Instrumen Hukum Campuran Dalam Konsolidasi Tanah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Soetomo, Pembebasan Pencabutan Permohonan Hak Atas Tanah, Surabaya: Usaha Nasional, 1984.

Syarief, Elza, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.

Syarifuddin, Muhammad, Febbi Rahma Yanti, “Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Pengganti Hak Milik Atas Tanah Karena Hilang,” Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio Volume 5, Issue 1, Januari 2024.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2006).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Winandra, Desvia, Hanafi Tanawijaya, “Penerapan Asas Terang dan TunaiI dalam Jual Beli Tanah Yang Merupakan Harta Bersama dalam Perkawinan Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Lbt,” Jurnal Hukum Adigama, Volume 3 Nomor 2, Desember 2020.