URGENSI IZIN USAHA PETERNAKAN SEBAGAI KEWAJIBAN HUKUM DAN DASAR LEGALITAS USAHA PETERNAKAN DI INDONESIA
Abstract
Livestock business licensing is one of the important instruments in the Indonesian legal system that not only functions as a form of compliance with the law, but also as a legal basis to ensure the feasibility, security, and sustainability of livestock businesses. In addition, this livestock business license is also a fundamental aspect in the implementation of legitimate and responsible livestock business activities in Indonesia. The purpose of this study is to examine in more depth the regulations or legal arrangements regarding livestock business licensing in the legal system in Indonesia, analyze the urgency of livestock business licensing as a legal obligation and legal basis in organizing livestock businesses in Indonesia, and identify legal implications for livestock business actors who do not fulfill licensing obligations in accordance with the provisions of the applicable law in Indonesia. The method used in this study is the normative legal research method. This research method is carried out by examining problems and processing data obtained from legal regulations in accordance with existing regulations and rules or norms as the basis for research. The results of the study show that the existence of business permits in the livestock sector not only provides legal certainty, but also functions as a preventive mechanism against various legal and social risks, so that strengthening an effective and efficient licensing system is urgently needed to realize legal, sustainable, and public protection-oriented livestock business governance.
Downloads
References
Admin. (2024). Cara dan Syarat Membuat Izin Usaha Peternakan. Sadita: Solusi Sehat Ternak Anda. Retrieved from https://saditaindonesia.co.id/en/cara-dan-syarat-membuat-izin-usaha-peternakan/
Admin. (2024). Rperpres tentang Kepatuhan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pelaksanaan Hukum. Partisipasiku. Retrieved from https://partisipasiku.bphn.go.id/kategori/rperpres-tentang-kepatuhan-hukum-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-dan-pelaksanaan-hukum
Adventy, M. I. Y., Nengyanti, & Imania, K. (2024). Model Strategi Evaluasi Program Online Single Submission (OSS) di Indonesia. Jurnal Administrasi Negara, 12(2), 411–424.
Aji Putra, C., Aprilia, N. N., Novita Sari, A. E., Muhammad Wijdan, R., & Rafidah Putri, A. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). I-Com: Indonesian Community Journal, 2(2), 149–157.
Ananda. (n.d.). Regulasi: Pengertian, Bentuk, dan Teori. Gramedia Blog. Retrieved from https://www.gramedia.com/literasi/regulasi/
Anggraeni, R. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Eksaminasi: Jurnal Hukum, 1(2), 77–83.
Aurora. (2024). Panduan Lengkap: Cara Mengurus Surat Izin Usaha Ternak. Halo Niaga. Retrieved from https://www.haloniaga.com/cara-mengurus-surat-izin-usaha-ternak/
Badan Pusat Statistik. (2022). Peternakan Dalam Angka Tahun 2022. (dan K. Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, Ed.). Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Bawole, H. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana. Lex Et Societas, IX(3), 16–24.
David Tan. (2021). Metode penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463–2478.
Destoarezkya, A. D., Dhani, A. R., Putri, E. A., Hudi, I., Canda, I. M., Safariani, Y., & Yasmilla, Z. B. (2024). Melangkah Bersama Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Membangun Masyarakat yang Berkeadilan. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(5), 151–157.
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2023). Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023. (M. W. Aslila Ramadhany D, Ledi Ermansyah & Pengolah, Eds.) (Vol. 2). Jakarta: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Diyo, S. S., & Mahmudah, S. (2023). Pengawasan Izin Usaha Peternakan Ayam Di Kabupaten Lampung Selatan. Unes Law Review, 6(1), 2229–2234.
Ekawati, D. (2023). Model of the Indonesian Legal System. Jurnal Kewarganegaraan, 7(2), 2033–2043.
Farahwati. (2019). Hakekat Hukum untuk Mewujudkan Aspek Hukum yang Berkeadilan. Jurnal Legalitas, 4(1), 57–76.
Gustiani, E., & Fahmi, T. (2022). Peran Sektor Peternakan Mendukung Ketahanan Pangan Di Era New Normal Melalui Penerapan Teknologi Reproduksi Pada Sapi Potong Di Kabupaten Majalengka. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Agribisnis VI, 6(1), 70–76.
Hifni, M., & Irwanto. (2025). Analisis Yuridis Pelaksanaan Proses Perizinan dalam Penataan Ruang di Indonesia. Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam, 12(1), 319–340.
Indrawati, S., Harwanto, S. W., & Suryaman, A. (2024). Pentingnya Legalitas Usaha sebagai Pelindungan Hukum bagi Perusahaan. Eksaminasi: Jurnal Hukum, 3(1), 1–8.
Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. Jurnal Dedikasi Hukum: Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat, 1(3), 231–241.
Kirana. (2025). Hak dan Kewajiban Pemilik Bisnis yang Perlu Dipahami. Kontrak Hukum. Retrieved from https://kontrakhukum.com/article/hak-dan-kewajiban-pemilik-bisnis-yang-perlu-dipahami/
Kisworo, D. N. R., Ariansyah, J., Budiningsih, F. I., Prameswari, M. D., Devianti, H. N. I., Pradhita, N. I. A., & Arum, D. P. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) UMKM di Kelurahan Bendo. JIPM: Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat, 1(2), 100–109.
Muhammad Yasin. (2017). Makna Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara. Hukumonline.com. Retrieved from https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara-cl6986/
Murti, I. M. G. W. (2021). Melihat Berbagai Sistem Hukum di Dunia dalam Kajian Pengantar Ilmu Hukum. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 4(3), 959–969.
Nikhio, A., Sekarwati Amalia, C., & Irawan, Z. (2023). Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya. Indigenous Knowledge, 2(6), 414–423.
Oktaviani, N. N. N., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Urgensi Legalitas Usaha bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10(2), 504–511.
Pertanian, B. P. dan P. S. (2023). Laporan Tahunan Badan PPSDMP Tahun 2023. Jakarta: Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
Pradnyaning Putri, N. M. N., & Mayasari, I. D. A. D. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas (Preloved) Melalui E-Commerce. Jurnal Kertha Semaya, 10(5), 1169–1180.
Rafsanjani, R., Suhendarsyah, Kristin, S. M., & Firman, A. (2025). Peran Subsektor Peternakan dalam Perekonomian Jawa Tengah. Mimbar Agribisnis : Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis, 11(1), 789–798.
Rizal, P. (2021). Perlindungan Hukum Kelompok Peternak Sapi dalam Perjanjian Kemitraan dengan UD.Wiraguna Ternak Sejahtera. Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu, 4(1), 56–71.
Rudiana, & Nurbaedah. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Izin Usaha Pengelolaan Di Bidang Peternakan (Studi di Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri). Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 13(1), 117–126.
Samora, R., Aulia, J., & Syahputra, F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pelaku Usaha Terkait Transaksi Jual Beli Secara Online di Indonesia. Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU), 1(4), 410–417.
Sari, I. P. (2022). Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E- Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata. Jurnal Al-Wasath, 3(2), 105–112.
Sehusman, Sabarella, Komalasari, W., Manurung, M., Supriyati, Y., Rinawati, Saida, M. D. N., et al. (2023). Statistik Penunjang Data Ekonomi Pertanian Tahun 2023. (S. W. Mas’ud, Ed.)Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Vol. 3). Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
Sip Law Firm. (2025). Cara Mendirikan Usaha Peternakan, Persyaratan dan Manfaat. Sip Corp. Retrieved from https://siplawfirm.id/cara-mendirikan-usaha-peternakan/?lang=id
Siregar, F. Y. D. (2020). Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 7(2), 184–192.
Statistik, B. P. (2023). Peternakan Dalam Angka 2023. (L. Y. Rustam, Achmad Dahlan, Ed.) (Vol. 8). Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Susanti, I. (n.d.). Tak Penuhi Perizinan, Perusahaan Peternakan Bisa Ditutup. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
Syaiful. (2024). Fungsi dan Tujuan Perizinan. Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Retrieved from https://hukum.uma.ac.id/2024/01/20/fungsi-dan-tujuan-perizinan/#:~:text=Perizinan dapat mencakup standar keselamatan%2C perlindungan lingkungan%2C dan,kerangka regulasi untuk mengatur dan mengawasi kegiatan tertentu
Wibisana, A. G. (2017). Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoretis Berdasarkan Analisis Ekonomi atas Hukum (Economic Analysis of Law). Jurnal Hukum & Pembangunan, 47(2), 151–181.
Yulia Amaliah Nurulhuda. (2023). Cara dan Syarat Membuat Izin Usaha Peternakan. Pasar Mikro. Retrieved from https://www.pasarmikro.id/buletin/cara-dan-syarat-membuat-izin-usaha-peternakan/#:~:text=Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020%2C,usaha dan/atau kegiatan dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen
Copyright (c) 2025 Ardelia Lananda, M. Budi Mulyadi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
