Ambiguitas Status Hukum Pekerja Migran Ilegal Sebagai Pelanggaran Hukum Atau Korban Eksploitasi

Abstract

Penelitian ini menganalisis ambiguitas status hukum pekerja migran ilegal Indonesia sebagai pelanggar hukum sekaligus korban eksploitasi, dengan fokus pada ketegangan antara kepatuhan normatif dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Menggunakan metode penelitian hukum normatif, artikel ini mengkaji ketidaksesuaian antara regulasi nasional seperti UU No. 18 Tahun 2017 yang membatasi perlindungan hanya untuk pekerja migran legal dan instrumen internasional, termasuk Konvensi CMW 1990 dan Protokol Palermo 2000, yang menjamin hak dasar pekerja migran tanpa memandang status hukum. Temuan utama mengungkap kontradiksi sistematis: meski pekerja migran ilegal secara teknis melanggar hukum keimigrasian, mereka sering menjadi korban eksploitasi struktural (kerja paksa, perdagangan orang, dan kekerasan) akibat lemahnya akses perlindungan hukum. Kebaruan penelitian terletak pada identifikasi paradoks perlindungan di mana kerangka hukum nasional justru memperburuk kerentanan pekerja ilegal melalui pendekatan represif, sementara instrumen HAM internasional menuntut respons restoratif berbasis korban. Analisis ini tidak hanya menegaskan ketidakselarasan normatif, tetapi juga menunjukkan implikasi praktis terhadap tata kelola migrasi, seperti kriminalisasi korban, minimnya data akurat, dan hambatan penegakan hukum terhadap sindikat perdagangan orang. Penelitian merekomendasikan harmonisasi hukum nasional-internasional, penerapan victim-centered approach, serta peningkatan koordinasi antarlembaga untuk mengatasi ambiguitas status dan menjamin keadilan substantif bagi pekerja migran ilegal. Temuan ini menekankan urgensi reorientasi kebijakan dari perspektif keamanan menuju paradigma HAM dalam penanganan migrasi tidak teratur.