TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN KARAWANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Abstract
This study aims to provide an explanation regarding the existence of the Non-Governmental Organization for Consumer Protection in relation to its duties, functions and authorities which of course refers to the Consumer Protection Act and to increase consumer knowledge regarding rights and obligations. To achieve this goal, it is necessary to present a case study regarding consumer disputes handled by the Karawang Regency Consumer Dispute Resolution Agency as part of the Karawang Regency Non-Governmental Consumer Protection Agency. This is intended so that when consumers experience consumer dispute cases, consumers know what to do, where to go and how to resolve the dispute. The data analysis technique was obtained by using legal reasoning techniques, in which this technique describes the reasons for the existence, that is, laws are relational, laws correlate with diversity, and are the basis of legal reasoning. Then the legal logic analysis technique is also used which is a tool to clarify and evaluate reasoning, and a path can be made from premise to conclusion. The results of this study can be concluded that the Non-Governmental Organization for Consumer Protection is a non-governmental organization registered and recognized by the government that has activities regarding consumer protection. In handling consumer dispute cases, LPKSM often works together with BPSK Karawang Regency to resolve these disputes. The legal basis regarding the rights and obligations of consumers and business actors is contained in Article 4, Article 5, Article 6 to Article 7 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
Downloads
References
Lutvi. Advokasi Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Negara Hukum. Vol. 5 No. 2. 2014
Rio. Tugas dan Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Melindungi Konsumen. Lex Privatum, Vol.II/2014
Celina Tri Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi l. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta, 2008, hal. 120 (Lihat Marianus Gaharpung, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha, Jurnal Yustika. Vol. 3. No. 1 Juli 2000, hlm. 59)
Adistie, Novelia; Anwar, Jarkasi. Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, 1, 1, (2021).
Marianus Gaharpaung, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha, Jurnal Yustika, Vol. 3 No. 1 Juli 2000, hal. 42.
Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, sebagaimana dikutip oleh Qur’ani Dewi Kusumawardani, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Internet Terhadap Konten Web Umpan Klik di Media Onlineâ€, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19 No. 1, Maret 2019, hal. 11-30.
Anak Agung Adi Lestari, “Perjanjian baku dalam jual beli kredit sepeda motor ditinjau dari undang-undang Nomor 8 tahun 1999â€, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 5, No. 2. H. 34. 2019
Ni Putu Januaryanti Pande, “Perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik impor yang tidak terdaftar di BBPOM Denpasar, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 6, No. 1, h.18. 2019
Dahlia, Peran BPSK Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Ilmu Hukum, 2014
Lia Amaliya, Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Terhadap Penerapan Klausula Baku Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Jurnal Justisi Hukum ISSN 2528-2638 Vol 5, No. 1, 2020
Book References
Intar Nur dan Rukiyah Lubis, Win-Win Solution Sengketa Konsumen, PustakaYustisia, Yogyakarta, 2014
Sanusi Bintang dan Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2000
Suraiya Ishak, Ahmad Raflis Che Omar & Amira Azmi, Kebertanggungjawaban Peniaga terhadap Pengguna: Kes Perniagaan Makanan Berpremis, Proceedings
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Cetakan Keempat, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
Gunarto, Beberapa Catatan Pelaksanaan Tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Disampaikan dalam Diskusi Internal Tim Hukum P3DI Setjen DPR RI, 2012
Aturan perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
Internet Source
https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/31/142912169/hak-dan-kewajiban-konsumen
Copyright (c) 2023 Narya Suryadi, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
