PERATURAN HUKUM TERKAIT TANGGUNG JAWAB PJI DALAM PENYARINGAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI INTERNET DI INDONESIA

  • Gitacitra Purnama Akbar Magister Hukum/Pascasarjana/Universitas Negeri Gorontalo
  • Fence M. Wantu Magister Ilmu Hukum/Hukum/Universitas Negeri Gorontalo
  • Dian Ekawaty Ismail Magister Ilmu Hukum/Hukum/Universitas Negeri Gorontalo
Keywords: Pornographic Content, Legal Regulations, Internet

Abstract

Nowadays, the development of science and technology such as the Internet (interconnected computer network) can practically support any profession and its work, thus allowing you to achieve your life goals in a short time. The internet can also be detrimental to the interests of others. As internet and mobile phone technology advances, so does social media. As the number of internet users increases, more and more people are using these social networks for various purposes, some for positive purposes, some for cybercrime. The ease of access to pornographic content is believed to be one of the main causes of the increase in sexual crimes against children in Indonesia. The research used is normative legal research that examines literature studies based on normative systems. The results of this research are in the form of an analysis of the legal regulations related to the responsibility of PJI in filtering pornographic content via the internet in Indonesia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Maskun, Kejahatan Siber Cyber Crime, (Kencana: Jakarta, 2013)

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015)

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)

Satjipto Rahardjo, Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat, cetakan pertama, (Bandung: Alumni, 1977)

Henny Marlyna, loc. cit. Lihat Pasal 14 PP Nomor 52 Tahun 2000 jo Pasal 46 ayat (1) Kepmenhub No. KM 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkominfo Nomor 31/PER/M.KOMINFO/09/2008.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Published
2023-12-10
How to Cite
Akbar, G. P., Wantu, F. M., & Ismail, D. E. (2023). PERATURAN HUKUM TERKAIT TANGGUNG JAWAB PJI DALAM PENYARINGAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI INTERNET DI INDONESIA. Jurnal Ilmu Hukum The Juris, 7(2), 434-437. https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1049