Articles

• PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA DALAM TINDAK PIDANA SUAP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 64/PID.SUS.K/2013/PN.MDN)

  Mohamad Hadi Sutjipto

  110-125

  • PDF
• PENGGUNAAN DANA RUANG TERBUKA HIJAU LAIN PERUNTUKAN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2018/PN.PLK)

  Paulus Marulam Marbun

  126-139

  • PDF
• MAKNA PERMUFAKATAN JAHAT DALAM PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, DIKAJI DARI HERMENEUTIKA HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XIV/2016)

  Tantri Kartika

  140-153

  • PDF
• IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BIRO LOGISTIK POLDA MALUKU UTARA

  Yusuf Praseteya, Nam Rumkel, Abdul Aziz Hakim

  155-164

  • PDF
• PENGUATAN INSPEKTORAT SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI PROVINSI MALUKU UTARA)

  Slamat, Nam Rumkel, Tri Syafari

  165-166

  • PDF
• PERBANDINGAN KEPAILITAN ANTARA BADAN HUKUM (PERSEROAN TERBATAS) DENGAN NON BADAN HUKUM (FIRMA)

  Hudyarto

  167-180

  • PDF