PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP LATAR BELAKANG PENDIDIKAN ANGGOTA DPR
Abstract
According to Law Number 7 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in lieu of Law Number 1 of 2022 concerning Amendments to Law Number 7 of 2017 concerning General Elections into Law, a candidate for the House of Representatives must have completed senior high school or its equivalent. A key component of Indonesia's constitutional framework is the DPR. Considering the significance of the DPR's function within Indonesia's constitutional framework, the aforementioned minimal educational prerequisites must be revised. Normative legal research is the methodology employed. Legal literary research, or normative legal research, is legal research that uses literature as its primary source. In this research, the research approach is descriptive and analytical, meaning that the researcher will provide a comprehensive, systematic, accurate, and factual explanation of the facts found in the research object and then correlate them with relevant legal theories. Primary and secondary data are among the data types. By characterizing the data collected using legal norms, theories, and pertinent legal doctrines and regulations, the normative qualitative technique of data analysis was employed in this study. According to research findings, in order to create leaders and/or representatives with superior skills and capacities, it is imperative to change the prerequisites for joining the House of Representatives, particularly the minimal educational requirements for candidates. The quality of the legislative body's constitutional duties is directly impacted by the low educational backgrounds of House of Representatives (DPR) members. A lack of assured protection of people' constitutional rights, poor argumentation in the formulation of laws, and multi-interpretable legal norms are only a few of the issues that might arise when the majority of DPR members lack formal education.
Downloads
References
Akbar, M. R. (2023). Politik hukum penentuan tingkat pendidikan sebagai syarat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia dalam perspektif Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, 10(2).
Bakry, M. N. (2009). Pendidikan kewarganegaraan. Pustaka Belajar.
Firdaus, F., & Rudiadi. (2023). Rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik (Kajian tentang kualitas dan profesionalitas anggota legislatif di parlemen). Eksekusi: Journal of Law, 5(2).
Firdaus, M. F., Abdullah, F. F., dkk. (2024). Peran DPR RI dalam membangun negeri untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Jurnal Pengabdian Jejamo, 1(1).
Mauludi, S. (2018). Undang-Undang Pemilihan Umum pedoman terlengkap Undang-Undang Pemilu terbaru (2017) dan penjelasannya. PT Elex Media Komputindo.
Milala, D. I. (2010). Hubungan tingkat pendidikan dan kedewasaan dengan kinerja anggota DPRD Kabupaten Karo [Skripsi, Universitas Sumatera Utara].
Novelina, N. R. C. (2008). Sistem perwakilan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 [Skripsi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya].
Priafuddin, A. J. (2020). Analisis yuridis terhadap syarat calon anggota legislatif lulusan Sekolah Menengah Atas (Menurut perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) [Skripsi, Universitas Islam Kalimantan].
Santoso, H. A. (2021). Perspektif keadilan hukum teori Gustav Radbruch dalam putusan PKPU “PTB”. Jurnal Jatiswara, 36(3).
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat. PT RajaGrafindo Persada.
Soekarno, F. X. (2009). Badan Legislasi DPR RI. Badan Legislasi DPR RI.
Solihah, R., & Witianti, S. (2016). Pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat pasca pemilu 2014: Permasalahan dan upaya mengatasinya. Cosmogov, 2(2).
Suteki, & Taufani, G. (2020). Metode penelitian hukum (filsafat, teori dan praktik). Rajawali Pers.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Zaitul, Jefrita, W., dkk. (2021). Karakteristik anggota legislatif dan kinerja pemerintah daerah. Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan, 4(1).
Copyright (c) 2025 Tengku Indira Larasati, Hesti Yulianti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
