IMPLEMENTASI UPAYA HUKUM DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
Abstract
The purpose of this research is to find out what efforts are being made by the government to prevent sexual violence against children, understand the existence of legal protection and know what roles can be played by parents and the environment. This study uses normative legal research methods using legal, conceptual and analytical approaches. Documentary research techniques are used in legal material collection techniques, while qualitative analysis methods are used in research analysis methods. The results of this study indicate that the government's role in preventing sexual violence against children is by imposing strict sanctions and giving appropriate punishments, creating a fan base, conducting cyber patrols and combating pornographic content in cyberspace. Regarding the existence of legal protection carried out by the government, namely in law no. 23 In 2002, regarding child protection, the government took steps to implement the TPKS Law and Law no. 39/1999 on human rights. Sex education can be carried out in the role of parents and the environment, while other efforts are made by the Indonesian government, namely the Indonesian government in collaboration with the Ending Child Sexual Exploitation (ECPAT) program in decision-making and solving cases of commercial sexual exploitation of children (ESKA).
Downloads
References
Anshara, C. (2022). PERAN ORGANISASI FORUM ANAK DALAM MENGURANGI TINGKAT KEKERASAN PADA ANAK (Studi Kasus Pada Organisasi Forum Anak Tanggamus).
Darmini, M. H. (2021). PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. QAWWAM, 15(1), 45–68.
Dihan, C. M., Anwar, M. A. P., Albab, U., Syafira, M., & Zaenuri, A. (2024). Edukasi Tentang Pemahaman Kekerasan Seksual Pada Anak–Anak di Desa Landbaw. Jurnal Pelayanan Masyarakat, 1(3), 95–103.
INDONESIA, P. R. (n.d.). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Jaman, U. B., & Zulfikri, A. (2022). Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, 1(01), 1–7.
Manarat, Y. A., Kaawoan, J. E., & Rachman, I. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu. GOVERNANCE, 1(1).
Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum, Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram.
Pebrianto, D. (2022). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pengeluaran Kas Pada Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Reguler (Studi Kasus Pada Sd Al-Imam Islamic School Balikpapan). Madani Accounting and Management Journal, 8(2), 42–53. https://doi.org/10.51882/jamm.v8i2.60
Safrida, S., & Maulida, D. (2020). Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur (Studi di Kabupaten Aceh Utara). Jurnal Public Policy, 6(1), 45–50.
Sugiyantica, R. (2014). Implementasi Pasal 28b Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Perlindungan Anak Dari Kekerasan Di Kota Surakarta.
Sumera, M. (2013). Perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan. Lex et Societatis, 1(2).
Copyright (c) 2024 Inggrid Stefani, Barata Putra PA, Louis Hebron Tualangi, Annisa Hafizhah, Rosmalinda Rohan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
